KASUS PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTANSI

JAKARTA, KOMPAS – Dewan Perwakilan Rakyat sulit diharapkan mau membongkar praktik mafia anggaran yang terjadi di lembaga tersebut dan melibatkan pejabat pemerintah. Partai politik dan politikusnya di DPR diuntungkan dengan kondisi tetap tak terungkapnya praktik mafia anggaran karena mereka mengandalkan pembiayaan politik dari transaksi haram seperti dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Setidaknya di dua kasus, Kemenpora dan Kemenkertrans menjadi contoh konkret bahwa praktik mafia anggaran terus berjalan. Sulitnya kita berharap pada politikus untuk memberantas korupsi karena mereka juga terjebak pada agenda dan kepentingan pragmatis,” kata Koordinator Divis Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan di Jakarta, Senin (12/9).
Abdullah mencontohkan praktik mafia anggaran yang coba diungkap anggota DPR Wa Ode Nurhayati. Namun yang terjadi, Badan Kehormatan DPR justru memproses yang bersangkutan meskipun dia sebagai penyingkap aib (whistle blower). BK DPR tak pernah memeriksa pihak-pihak yang disebutkan Wa Ode.
“Parpol dan politikusnya mengandalkan permodalan politik dari kongkalikong semacam ini, jadi sulit mereka mau mengungkap praktik mafia anggaran,” kata Abdullah.

Abdullah mengatakan, praktik mafia anggaran dimulai sejak perencanaan, misalnya dalam kasus dana percepatan infrastruktur daerah (DPID) di Kemnakertrans. Dalam perencanaan, orang di lingkaran menteri menawarkan beberapa daerah untuk mendapatkan program atau wilayah proyek DPID. “Tentunya dengan imblana fee tertentu,” katanya.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, anggaran yang sudah disetujui DPR dalam kenyataannya tidak diberikan ke daerah secara gratis. Dalam kasus suap di Kemenpora dan Kemnakertrans, terlihat jelas DPR dan pemerintah saling mengambil uang dari anggaran yang seharusnya untuk daerah.

“Harus ada fee buat parlemen, sementara birokrat kita juga butuh duit . Keduanya saling membutuhkan. Pejabat di kementerian membutuhkan uang untuk biaya kenaikan pangkat dan upeti bagi atasan mereka. Menteri juga membutuhkan uang untuk membantu partai politiknya.

analisis : Dalam artikel Penyelewengan Anggaran yang tertulis pada harian kompas, rabu, 14 September 2011 terdapat beberapa pelanggaran prinsip etika profesi akuntansi yaitu Prinsip pertama : Tanggung Jawab Profesi, Prinsip Kedua : Kepentingan Publik, Prinsip Ketiga : Integritas, Prinsip Keempat : Obyektivitas, Prinsip Kelima : Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Prinsip Ketujuh : Perilaku Profesional, Prinsip kedelapan : Standar Teknis. Seharusnya seorang akuntan harus menaati prinsip-prinsip etika profensi akuntansi tersebut.

Analisis kasus pelanggaran kode etik profesi dokter

Kasus

Seorang penderita gawat darurat dirawat di suatu rumah sakit dan ternyata memerlukan

pembedahan segera. Ternyata pembedahan tertunda-tunda, sehingga penderita

meninggal dunia.

Pelanggaran etik dan hukum kasus ini ada 2 kemungkinan:

a.   Jika tertundanya pembedahan tersebut disebabkan kelalaian dokter, maka sikap dokter tersebut bertentangan dengan lafal sumpah dokter, KODEKI Bab II pasal 10 dan KUHP pasal 304 dan 306.

·      Lafal sumpah dokter:

Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.

·      KODEKI Bab II pasal 10

Seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan.

·      KUHP pasal 304

Barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam kesengsaraan, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau karena suatu perjanjian, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan

·      KUHP pasal 306 (2)

Jika salah satu perbuatan tersebut berakibat kematian, maka bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

b.   Jika tertundanya pembedahan tersebut disebabkan keluarga penderita belum membayar uang panjar untuk rumah sakit, maka rumah sakitlah yang terkena pasal-pasal KUHP 304 dan 306, sedangkan dokter terkena pelanggaran KODEKI.

Analisis pelanggaran kode etik dokter yaitu:

a.    Pelanggaran etika

Dokter tersebut telah melanggar kode etik kedokteran yang merupakan kode etik profesi kedokteran.

b.    Pelanggaran moral

Karena norma moral disini adalah tentang bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. Ada perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan pada umumnya. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia sedangkan kebaikan pada umumnya merupakan kebaikan manusia dilihat dari satu segi saja, misalnya sebagai dokter. Oleh karena itu secara langsung dokter tersebut telah melakukan pelanggaran moral sebagai seorang dokter.

c.    Pelanggaran hukum

Sudah jelas bahwa disini dokter atau rumah sakit telah melakukan pelanggaran hukum karena dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam kesengsaraan, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

d.    Pelanggaran agama

Dokter tersebut telah melanggar sumpah yang telah dilafalkan sebagai seorang dokter, yang dilihat dari sisi agama bahwa melanggar sumpah adalah sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai agama yang telah diajarkan.

KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA

BAB 1

 KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah / Janji Dokter Gigi Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia

Ayat 1

Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia,Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya , mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.

Pasal 2

Dokter Gigi di Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang luhur dalam menjalankan profesinya. Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Ayat 2

 Dokter Gigi di Indonesia wajib mentaati peraturan atau undang-undang Republik Indonesia serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.

Pasal 3

Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi

Ayat 1

Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, mengiklankan alat dan bahan apapun, memberi imingiming baik langsung maupun tidak langsung dan lain – lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya.

Ayat 2

 Dokter Gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Ayat 3

 Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain atau dalam kotak.

Ayat 4

 Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik melalui media cetak maupun elektronik.

Ayat 5

Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi, amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah.

Ayat 6

Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta dapat melalui beberapa cara ;    praktik perorangan

·         dokter gigi praktik perorangan

·         dokter gigi spesialis praktik berkelompok

·         dokter gigi praktik berkelompok dokter gigi spesialis

 6.1 Untuk praktik berkelompok harus diberi nama tertentu yang diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain sesuai fungsinya.

6.2 Dokter Gigi di Indonesia yang melakukan praktik berkelompok baik masing-masing maupun sebagai kelompok mempunyai tanggung jawab untuk tidak melanggar Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia

Ayat 7

Papan Nama Praktik

7.1 Papan nama praktik perorangan termasuk neonbox berukuran 40 X 60 cm, maksimal 60 X 90 cm. Tulisan memuat nama, dan atau sebutan professional yang sah sesuai dengan SIP , hari dan jam praktik, Nomor Surat Ijin Praktik, Alamat Praktik dan nomor telepon praktik (bila ada)

 7.2 Dokter gigi yang praktik berkelompok papan nama praktiknya ukurannya tidak boleh melebihi 250 x 100 cm. Tulisannya memuat nama praktik dokter gigi/ spesialis berkelompok (misalnya Ibnu Sina) , hari dan jam praktik, alamat, nomor telepon, Surat Ijin Penyelenggaraan dan Jenis pelayanan

 7.3 Selain tulisan tersebut di 7.1 dan 7.2 tidak dibenarkan menambahkan tulisan lain atau gambar, kecuali yang dibuat oleh PDGI. Dalam hal tertentu, dapat dipasang tanda panah untuk menunjukkan arah tempat praktik, sebanyak-banyaknya dua papan nama praktik.

7.4 Papan nama dasar putih, tulisan hitam dan apabila diperlukan, papan nama tersebut boleh diberi penerangan yang tidak bersifat iklan

7.5 Papan nama praktek bila dianggap perlu bisa disertai bahasa Inggris.

Pasal 4

Dokter Gigi di Indonesia harus memberi kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat 1

Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan memberi jaminan dan/ atau garansi tentang hasil perawatan.

Ayat 2

Dokter gigi di Indonesia tidak dibenarkan membuat surat/pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta/ kenyataan.

Pasal 5

Dokter Gigi di Indonesia tidak diperkenankan menjaring pasien secara pribadi , melalui pasien atau agen.

Pasal 6

 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan, integritas dan martabat profesi dokter gigi

Pasal 7

 Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang yang membahayakan pasien, staf dan masyarakat.

Pasal 8

 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerja sama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya.

Pasal 9

 Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).

BAB II

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN

Pasal 10

 Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya.

Ayat 1

Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai rencana perawatan dan pengobatan beserta alternatif yang sesuai dan memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan.

Ayat 2

Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (second opinion).

Ayat 3

 Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Rahasia pasien hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, diminta oleh Sidang Pengadilan, dan untuk kepentingan pasien atau masyarakat.

Pasal 11

 Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.

Ayat 1

 Dalam memberikan pelayanan dokter gigi di Indonesia wajib bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pasien.

Ayat 2

Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai.

Ayat 3

Dokter Gigi di Indonesia yang menerima pasien rujukan wajib mengembalikan kepada pengirim disertai informasi tindakan yang telah dilakukan berikut pendapat dan saran secara tertulis dalam amplop tertutup.

Ayat 4

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan ijin kepada pasien yang ingin melanjutkan perawatannya ke dokter gigi lain dengan menyertakan surat rujukan berisikan rencana perawatan, perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan, dilengkapi dengan data lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.

Ayat 1

 Dokter Gigi di Indonesia dalam melayani pasien harus selalu mengedepankan ibadah dan tidak semata mata mencari materi.

Ayat 2

Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam batasbatas kemampuannya sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang lebih mampu melakukannya.

Ayat 3

Dokter Gigi di Indonesia wajib mendahulukan pasien yang datang dalam keadaaan darurat.

Ayat 4

 Dokter Gigi di Indonesia wajib memberitahukan pasien bagaimana cara memperoleh pertolongan bila terjadi situasi darurat.

Pasal 13

 Dokter gigi di Indonesia wajib memperlakukan pasien secara adil.

Ayat 1

 Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menolak pasien yang datang ke tempat praktiknya berdasarkan pertimbangan status sosial-ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan , penyakit dan kelainan tertentu.

Ayat 2

Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan menuntut imbalan jasa atas kecelakaan/kelalaian perawatan yang dilakukannya.

Pasal 14

Dokter Gigi di Indonesia wajib menyimpan, menjaga dan merahasiakan RekamMedikPasien.

BAB III

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 15

Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Ayat 1

 Dokter Gigi di Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh hendaknya diinformasikan kepada teman sejawat yang lain.

Ayat 2

 Sopan santun dan saling menghargai sesama teman sejawat harus selalu diutamakan.Pembicaraan mengenai teman sejawat yang menyangkut pribadi atau dalam memberi perawatan harus disikapi secara benar, informatif dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa menyalahkan pihak lain

Ayat 3

Dalam menghormati azas hidup berdampingan dan kerjasama antar sejawat, jasa perawatan tidak selayaknya dibebankan pada teman sejawat maupun keluarganya. Perawatan yang membutuhkan biaya bahan dan pekerjaan laboratorium hendaknya dipungut tidak lebih dari biaya bahan dan pekerjaan laboratorium yang dikeluarkan.

Ayat 4

 Dalam melaksanakan kerjasama,segala bentuk perbedaan pendapat mengenai cara perawatan, pembagian honorarium hendaknya tidak perlu terjadi dan apabila terjadi, hendaknya dapat diselesaikan secara musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai, maka dapat meminta pertolongan kepada Organisasi Profesi tanpa melibatkan pihak lain.

Ayat 5

 Apabila akan membuka praktik disuatu tempat sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada teman sejawat yang praktiknya berdekatan.

Ayat 6

Dalam menulis surat rujukan seyogianya memperhatikan tata krama dengan isi meliputi : Teman sejawat yang dituju, identitas pasien, kondisi / masalah pasien dan bantuan yang diharapkan serta ucapan terima kasih.

Ayat 7

Apabila merujuk atau menerima rujukan pasien, para pihak tidak dibenarkan meminta atau memberi imbalan (komisi).

Pasal 16

Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat dokter gigi lain tidak dibenarkan mengambil alih pasien tersebut tanpa persetujuan dokter gigi lain tersebut kecuali pasien menyatakan pilihan lain.

Pasal 17

 Dokter Gigi di Indonesia, dapat menolong pasien yang dalam keadaan darurat dan sedang dirawat oleh dokter gigi lain , selanjutnya pasien harus dikembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain.

Pasal 18

 Dokter Gigi di Indonesia apabila berhalangan melaksanakan praktik, harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 19

Dokter Gigi di Indonesia seyogianya memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi

BAB IV

KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 20

 Dokter Gigi di Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat dirinya.

Ayat 1

 Dokter Gigi di Indonesia harus meyadari bahwa kehidupan pribadinya terikat pada status profesi.

Ayat 2

Dokter Gigi di Indonesia harus memelihara kehormatan, kesusilaan, integritas dan martabat profesi.

 Ayat 3

Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari perilaku yang tidak profesional.

Ayat 4

Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari penggunaan sertifikat, tanda penghargaan dan tanda keanggotaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 21

 Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan etika, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran gigi, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 22

Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi tanpa izin dari Organisasi Profesi.

Pasal 23

 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.

BAB V 

PENUTUP

Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Pengingkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Sumber: https://ikortidiyjateng.files.wordpress.com/2012/10/kode-etik-kedokteran-gigi.pdf